Pemerintahan

       Kaltara dipimpin oleh Irianto Lambrie yang dilantik sebagai penjabat Gubernur Kaltara oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di Gedung Kemendagri, Jakarta pada Senin, 22 April 2013, bersamaan dengan pelantikan 10 pejabat kabupaten baru hasil pemekaran. 

 

       Keanggotaan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Kaltara dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, dengan jumlah dan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
       Pemilihan Gubernur Provinsi Kaltara paling cepat akan dilaksanakan pada 2015.
Provinsi Kaltara baru akan dimasukkan dalam daerah pemilihan (dapil) pada pemilihan umum (Pemilu) 2019. Sementara untuk Pemilu 2014, Provinsi Kaltara akan mengikuti daerah induk yaitu Kalimantan Timur.
Biaya pertama kali untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Kalimantan Utara dibebankan kepada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.